CARA/PROSEDUR PEMBUATAN BADAN USAHA (CV) KONSULTAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Sebagai orang baru dalam dunia jasa konstruksi, saya telah membuat 2 (dua) perusahaan jasa konstruksi yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi perencanan dan pengawasan serta membantu beberapa teman membuat perusahaan konsultan yang semuanya dalam bentuk badan usaha perseroan komaditer atau Commanditaire Vennootschap ( CV ). Dengan demikian, saya pun mengelola sebuah perusahaan jasa konstruksi yang bergerak dalam bidang konsultansi perencanaan dan pengawasan . Perusahaan ini baru masuk tahun ke tiga, dengan berbagai permasalahan baru yang saya temui selama menjalankan perusahaan ini, sejak pembuatan Akta di Kantor Akta Notaris dan semua prosedur hingga sampai pada tahap pekerjaan-pekerjaan kualifikasi kecil seperti Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, masalah pajak, hukum konstruksi, dan masalah teknis lainnya.

Secara umum prosedur pembuatan badan usaha perseroan komaditer atau Commanditaire Vennootschap ( CV ) bidang jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

1.    Mempersiapkan Nama Konsultan

Nama konsultan disiapkan sekalian dengan kelengkapan lainnya seperti Kop Surat Perusahaan, Cap Perusahaan, Neraca Perusahaan, KTP Direktur dan wakil direktur, NPWP Direktur dan Wakil Direktur, Foto setengah badan Direktur. Kelengkapan ini sebaiknya disiapkan sedini mungkin untuk menghindari pemborosan waktu dalam pengurusan yang panjang.

2.    Membuat Akta Notaris

Setelah kelengkapan di atas selesai dan yakin dengan nama yang telah ditentukan, maka segeralah menuju kantor Notaris terdekat untuk membuat Akta Perusahaan, jangan lupa membawa berkas penting yang telah disiapkan sebelumnya seperti KTP + fotokopi KTP Direktur dan wakil direktur yang masih berlaku. Data-data dalam KTP akan digunakan untuk kebutuhan dalam pembuatan akta tersebut. Akta perusahaan menjadi sangat sensitif karena mempengaruhi semua yang berkaitan dengan perusahaan, pembagian harta perusahaan hingga pekerjaan ke depannya.

Tahap ini selesai dengan disahkannya akta perusahaan di Pengadilan Tinggi Negeri tempat domisili perusahaan.

3.    Membuat Izin Perusahaan di Pemerintah Kota/Kabupaten

Setelah membuat akta perusahaan, maka siapkan fotokopi akta perusahaan untuk kebutuhan izin di Pemerintahan Kota/Kabupaten tempat perusahaan berdomisili. Datanglah ke Kantor Pemerintahan Kota yang berwenang mengurus izin ini untuk meminta daftar kelengkapan administrasi perusahaan baru yang harus dilengkapi. Dari sini akan keluar HO/Izin Gangguan, TDP, TDUP, Fiskal Daerah, SIUJK dan lain sebagainya.

4.    Mengajukan Permohonan PKP di KPP Pratama terdekat dan Pelaporan Pajak

Datanglah ke kantor pajak terdekat untuk meminta daftar berkas yang harus dilengkapi untuk membuat pengajuan Pengusaha Kena Pajak, lalu masukkan untuk diperiksa dan pihak kantor pajak akan melakukan survey ke kantor tersebut dalam 10 hari kerja ke depan setelah berkas diterima. Beberapa berkas akan ditolak, untuk mengetahui lebih jelas mekanisme permohonan PKP silahkan datang ke KPP Pratama terdekat.

Setelah PKP diterima oleh KPP Pratama, maka tiap bulan harus melaporkan pajak Pasal 21/26, Pasal 25 dan PPN.

Pengurusan di bagian ini bisa dijalankan bersamaan dengan pengurusan tahap 5.

5.    Mendaftar Asosiasi dan menentukan SBU

Terdapat 2 ( dua ) asosiasi besar yang bisa kita gabung di dalamnya INKINDO dan PERKINDO. Secara umum mekanisme penerimaan anggota tiap asosiasi sama hanya beberapa hal saja yang berbeda, kita hanya perlu membawa berkas-berkas perizinan seperti HO, SITU dan lain sebagainya serta kelengkapan lainnya yang telah diurus pada tahap sebelumnya dan langsung mendatangi kantor asosiasi tersebut untuk mendaftar menjadi anggota. Kita akan dipandu dalam menentukan SBU.

6.    Selamat bekerja…!